Apa Yang Diinginkan Partai di Bidang Energi Alternatif / Terbarukan?

Saya yakin anda pun setuju dengan saya. Setuju bahwa penerapan energi terbarukan di Indonesia harus benar-benar terasa. Energi yang tak segera habis oleh waktu harus menjadi tumpuan utama dalam menggerakkan produksi barang dan jasa, transportasi, serta melayani gaya hidup modern.

Anda telah paham, bahwa energi dari minyak bumi dan batubara tak lama lagi akan habis. Laju konsumsi energi justru sebaliknya tak bisa direm. Padahal, laju produksinya akan berkurang, karena memang tingkat ketersediaan stok yang ada telah menipis, dan juga karena posisi stok terakhir yang makin susah dijangkau tangan manusia. Minyak bumi yang tersisa mungkin berada di sumur-sumur kecil, di titik-titik kecil yang tersebar, sehingga biaya eksplorasi dan eksploitasinya lebih mahal ketimbang hasil yang mampu diangkat.

Anda telah sadar itu. Saya yakin.

Ketika kita berharap Indonesia semakin memperhatikan kemajuan energi terbarukan di dalam negeri, maka harapan kita terbesar adalah menengoknya ke dalam visi misi/janji partai-partai politik yang akan memimpin kita. Para anggota DPR punya kewenangan besar untuk membuat regulasi, menyetujui alokasi APBN bahkan menggunakan dana rakyat itu untuk pembangunan dalam kacamata mereka.

Saking pentingnya mengawal janji parpol, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) berpendapat, APBN lebih banyak dipenuhi oleh kepentingan politik ketimbang digunakan untuk memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Para awak DPR yang melekat fungsi budgetting dalam profesinya, lebih bersikap diam dan menyetujui anggaran belanja yang tidak berpihak pada rakyat. Demikian pendapat yang diungkap Yenni Sucipto Sekjen Fitra, seperti tertulis pada hukumonline.com (11 Maret 2014).

Lantas, jika para anggota dewan telah terpilih usai Pileg 2014 ini, apa saja gebrakan yang mungkin terjadi di bidang energi alternatif dan terbarukan? Gebrakan yang terjadi tak akan jauh bergeser dari visi misi, janji atau cara pandang mereka yang telah kerap kali mereka (para calon legislatif) sampaikan di panggung-panggung kampanye. Tentu kita berharap, partai politik tak mendustakan janjinya.

Berikut ini saya tampilkan janji partai politik peserta pemilu 2014 dalam bidang pengembangan energi alternatif dan terbarukan. Saya menyajikan urutan parpolnya sesuai dengan urutan nomor urut partai peserta pemilu. Tak ada maksud dari saya untuk memihak salah satu parpol dalam tulisan ini. Ringkasan janji-janji parpol ini dapat menjadi gambaran seperti apakah wajah energi terbarukan di Indonesia kedepan. Tertarikkah anda untuk mengetahuinya? Simak saja yang berikut ini.

Oh iya, sebelum kesana, perlu dijelaskan disini bahwa, saya mendapatkan ringkasan janji partai politik terkait program energi terbarukan dari sederetan tulisan di kontan.co.id

Oke, let’s read..

1. NASDEM

Janjikan Insentif untuk Energi Terbarukan

Nasdem menilai, pengembangan energi terbarukan adalah mutlak guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan menyongsong perubahan zaman.

Bila nanti berkuasa, Nasdem berjanji pengembangan energi terbarukan akan mendapat perhatian pemerintah dan insentif yang lebih besar, yakni insentif perpajakan dan kemudahan dalam berbisnis.

Nasdem beritikad akan mengembangkan energi panas bumi dan gas. Potensinya cukup besar. Karenanya, Nasdem akan menyediakan bahan bakar gas di setiap SPBU, serta meninjau ulang kebijakan ekspor gas. Nasdem ingin memastikan kebutuhan gas dalam negeri tercukupi lebih dahulu sebelum mengekspor ke luar negeri.

2. PKB

Fokus pada Aset yang Jadi Penambang Minyak Bumi

PKB akan mendorong pemerintah menjadikan aset-aset asing sebagai aset nasional. Partai ini juga berjanji mendorong pembangunan sumur dan kilang minyak baru untuk memaksimalkan eksplorasi minyak bumi. Produksi minyak bumi akan digenjot.

Program konversi bahan bakar minyak ke gas juga menjadi perhatian PKB dalam waktu dekat.

3. PKS

Hadirkan SPBG, Kemudian Kurangi Subsidi Energi untuk Pertanian

Konversi BBM ke BBG dipandang tepat oleh PKS untuk mengatasi mahalnya harga BBM. Konversi BBM ke BBG saat ini tidak berjalan efektif dan cepat diakibatkan oleh lambatnya pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Jika SPBG cepat terrealisasi, masyarakat akan beralihke energi gas yang lebih murah.

Kedepan PKS akan memangkas subsidi BBM untuk dialokasikan menjadi subsidi di bidang pertanian. Menurut PKS, Indonesia yang 60% warganya bermata pencaharian petani selayaknya subsidi pertanian diperbesar.

4. PDI PERJUANGAN

Tuntaskan Program Konversi BBM ke BBG

PDIP ingin mendorong pemerintah tidak setengah-setengah menuntaskan kebijakan konversi energi. Inilah kebijakan yang dapat menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang mengurangi ketergantungan impor BBM.

PDIP menawarkan pengelolaan sumber energi kepada pemerintah daerah yang memiliki wilayah penghasil minyak dan gas. Contohnya Sumatera Selatan, masyarakatnya seharusnya bisa menggunakan gas sebagai bahan bakar utama untuk kebutuhan rumah tangga maupun kendaraan. Dengan begitu, diharapkan setiap daerah mandiri secara energi.

5. GOLKAR

Memfokuskan pada Gas, dan Memetakan Potensi Energi Nasional

Dalam sepuluh tahun pertama Golkar memiliki visi mengurangi ketergantungan energi. Untuk saat ini fokus Golkar pada energi gas. Langkah berikutnya pemetaan energi nasional menjadi penting agar pengelolaan SDA yang ada di suatu daerah menjadi lebih efisien.

6. GERINDRA

Fokus pada Pemanfaatan Geotermal

Menurut Gerindra, sektor energi adalah prioritas kedua setelah sektor pangan. Gerindra akan mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air. Parpol ini menargetkan pembangkit tersebut berkapasitas 10.000 MW.

Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca blog ini. Tak terasa saya mengetik hingga menginjak larut malam. Namun baru 6 partai politik yang disajikan visi misi maupun janji-janjinya terkait energi terbarukan. Mengingat ada 12 partai nasional dan 3 partai lokal, sehingga partai sisanya saya rencanakan untuk ditulis pada posting berikutnya. Simak terus blog ini ya.

Referensi:

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531e52a848978/fitra-anggap-apbn-masih-bernuansa-kepentingan-politik

http://nasional.kontan.co.id